Kamis, 21 April 2011

Pendistribusian Pendapatan Nasional

Bagaimanakah cara mendistribusikan pendapatan nasional secara merata?

Berbagai persoalan mengenai distribusi menimbulkan banyak perdebatan. Apakah yang miskin menjadi semakin miskin dan yang kaya menjadi semakin kaya seperti yang diramalkan oleh Karl Marx? Apakah yang kaya secara relatif menjadi semakin kaya seperti yang diramalkan oleh Alfred Marshall? Apakah distribusi pendapatan nasional dipengaruhi oleh perubahan social seperti semakin meningkatnya partisipasi wanita dalam angkatan kerja, atau oleh perubahan kebijaksanaan Negara terhadap kemiskinan? Haruskah kita menolak pendapat Pareto bahwa ketimpangan pendapatn merupakan suatu gejala social yang ditentukan oleh faktor-faktor yang mungkin berada di luar jangkauan pengertian manusia dan mungkin berada di luar pengaruh manusia?
Pendiri Ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo, sangat memperhatikan distribusi pendapatan diantara tiga kelas social yang besar: pekerja, pemilik modal dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga factor produksi: tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap factor produksi ini merupakan pendapatan dalam masyarakat. Namun masyarakat cenderung menghakimi kalau hal tersebut berkaitan dengan kekayaan. Disatu sisi, apa yang disebut dengan Etika Kerja Protestan, yang mengartikan bahwa kekayaan tertuju pada mereka yang mau bekerja, membuat banyak orang menyalahkan kaum miskin karena kemiskinan mereka itu. Di sisi lain, rasa iba kepada kaum miskin (dan mungkin perasaan iri kepada orang kaya) membuat yang lainnya menyalahkan orang kaya karena kemiskinan itu

GNP terdiri dari semua output yang dihasilkan (atau : pendapatan yang diterima) oleh seluruh pihak di dalam perekonomian. Namun, seringkali dipertanyakan orang: Bagaimanakah pembagian pendapatan nasional itu di antara anggota masyarakat? Maksud dengan perkataan ‘bagaimana’ didalam kedua pertanyaan tersebut adalah : apakah semua pihak diantara anggota masyarakat telah menerima ‘pembagian’ pendapatan nasional? Apakah emua pihak menerima bagian yang sama di dalam pembagian pendapatan nasional itu? Atau dengan perkataan lain: apakah pendapatan nasional sudah terbagikan dengan merata diantara anggota masyarakat ataukah belum?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, ada baiknya apabila dijelaskan lebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan perkataan ‘pembagian’ itu.
Maksud kata “pembagian” di dalam anak kalimat “pembagian pendapatan nasional” adalah pembagian aktivitas ekonomi di antara anggota-anggota masyarakat karena setiap aktivitas ekonomi itu niscaya memberikan pendapatan bagi pelakunya. Sudah barang tentu bahwa dalam hal itu tidak ada seorang pun atau sebuah badan lembaga pun yang bertindak selaku pembagi, sehingga juga tidak ada yang menerima pembagian dari siapa pun. Setiap orang menerima pembagian aktivitas ekonomi itu dari dirinya sendiri, setiap orang menerima bagian pendapatan nasional dari dirinya sendiri.

Tapi, mengapa distribusi pendapatan selama ini masih belum merata bahkan menjadi makin tidak merata? Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor (terutama di Amerika Serikat) , yakni :
• Perubahan dalam pola lapangan kerja
Perubahan ini disebabkan oleh banyaknya manajemen yang sering kali memindahkan pekerjaan ke lokasi dengan upah yang rendah. Banyak pekerjaan manufaktur di Amerika Serikat dengan bayaran tinggi telah digantikan oleh pekerjaan dengan bayaran lebih rendah dalam industri pelayanan, seperti ritel dan restoran.

• Keuntungan yang meningkat bagi pendidikan
Pekejaan yang lebih berpendidikan dan keterampilan tinggi selalu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada pekerjaan yang kurang berketerampilan. Kecenderungan itu malah makin lama makin tampak di Amerika Serikat, karena meningkatnya permintaan akan “pekerja berpengetahuan” dan manajer berpengetahuan dalam sebuah perekonomian dimana industri-industri seperti teknologi, pelayanan finansial, media komunikasi dan pendidikan telah bertumbuh.

• Perubahan dalam rumah tangga
Rumah tangga sendiri telah berubah, dan perubahan ini telah mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Kecenderungan menuju lebih banyak rumah tangga dengan satu orang dewasa, yang disebabkan oleh orang yang menikah telat dan seringnya perceraian selama lebih dari 10 tahun terakhir ini, menciptakan lebih banyak rumah tangga bagi suatu masyarakat yang ada. Ketika orang menikah belakangan dan suami istri bercerai, jumlah rumah tangga meningkat sebanding dengan populasi yang ada.

Kemudian, Bagaimana Pendapatan Nasional didistribusikan ke faktor-faktor produksi? Sebagaimana output total dari suatu perekonomian sama dengan pedapatan totalnya. Karena sama-sama menentukan jumlah output barang dan jasa, factor-faktor produksi dan fungsi poduksi juga menentukan pendapatan nasional. Diagram Aliran Sirkuler uang melalui perekonomian yang menujukkan bahwa pendapatan nasional ini mengalir dari perusahaan ke rumah tangga melalui pasar factor-faktor produksi.

Pada bagian ini,kita akan terus mengembangkan model perekonomian kita dengan membahas bagaimana pasar factor tersebut bekerja. Para ekonom sudah lama mempelajari pasar factor untuk memahami distribusi pendapatan. Misalnya Karl Marx, ekonom abad kesembilan belas, menghabiskan waktunya untuk menjelaskan pendapatan dari modal dan tenaga kerja. Falsafah politik komunisme sebagian didasarkan pada teori Karl Marx yang telah didiskreditkan ini.

Disini kita mempelajari teori modern tentang bagaimana pendapatan nasioanal dibagi diantara factor-faktor produksi. Teori ini didasarkan pada pemikiran klasik (abad ke-18)bahwa harga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, yang disini diterapkan pada pasar factor produksi, bersama pemikian yang lebih baru (abad ke-19) bahwa permintaan pada setiap factor produksi tergantung pada produktivitas marginal factor produksi tersebut. Teori ini yang disebut teori ditribusi neoklasik, telah diterima oleh sebagian besar ekonom dewasa ini sebagai awal yang baik untuk mulai memahami bagaimana pendapatan ekonomi didistribusikan dari perusahaan ke rumah tangga.

Lalu, bagaimana posisi dan peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan? Sebenarnya, pemerintah sudah mengatasi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Richard Lipsey menyebutkan dalam bukunya bahwa beberapa orang meyakini pemerintah seharusnya bekeja lebih keras lagi, yang lainnya meyakini bahwa usaha tersebut sudah tepat. Berikut ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendapatan dan membantu rumah tangga yang miskin :
• Pajak pendapatan progresif : Pajak pendapatan progresif diterapkan pada asyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dengan nilai tinggi. Biasanya, pendapatan marginal dipajaki pada nilai yang secara marginal lebih tinggi. Sebagai misal, pendapatan hingga $20.000 mungkin dipajaki sebesar 15 %, pendapatan antara $20.000 hingga $35.000 sebesar 20 % dan seterusnya. (seandainya saja pengenaan pajak semudah itu). Dengan kata lain, nilai yang lebih tinggi tidak berlaku untuk seluruh pendapatan, tetapi hanya kepada pendapatan marginal.

• Program bantuan publik : program bantuan ini bisa berbentuk Asuransi pengangguran federal, perawatan kesehatan, dan program kesejahteraan, misalnya kupon pangan, BLT, subsidi sembako, subsidi BBM, Bantuan Operasional Sekolah, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu, untuk membantu kaum miskin dan untuk sementara waktu memungkinkan kalangan rumah tangga yang terjepit memenuhi kebutuhan mereka. Sementara jaminan sosial bukanlah merupakan program kesejahteraan ( karena pekerja membayar pajak jaminan sosial spesifik untuk keuntungan-keuntungan tersebut ), jaminan sosial memang menyediakan bantuan finansial bagi jutaan pensiunan dan masyarakat yang tidak bisa bekerja.


• Program pengembangan ekonomi : program federal yang membantu membiayai golongan minoritas dan bisnis yang dijalankan wanita, seperti yang ada di adinistrasi Usaha Kecil, yang membantu memulihkan ketidakseimbangan akibat adanya diskriminasi pekerjaan di masa lalu, dan demikian pula usaha-usaha yang mendorong bisnis-bisnis tersebut mengajukan permohonan kepada pemerintah. Uang yang berasal dari pemerintah juga disalurkan ke program pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah untuk melatih para pekerja tak berketerampilan dan mendorong terbentuknya bisnis, sebagai misal dalam “zona usaha” yang dirancang untuk memacu pertumbuhan kembali dalam kota. Dan peran pemerintah terhadap masyarakat sebagai fasilitator adalah memberikan pelatihan dan bantuan baik secara teknis maupun materi kepada masyarakat yang lain agar mempunyai keterampilan dan berkembang. Salah satunya bisa dengan membuat sebuah kelompok usaha dalam suatu daerah yang dibina oleh pemerintah kemudian diarahkan serta dibekali dengan pengetahuan serta dikoordinasi untuk menghindari persaingan diantara UKM yang hanya akan merugikan UKM itu sendiri. Sehingga bisa mengimbangi persaingan dengan perusahaan besar yang cenderung lebih maju baik secara modal maupun teknologi.

• Mengelola perekonomian : pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi yang ditujukan menghasilkan lapangan pekerjaan penuh serta inflasi yang rendah. Sementara hal ini menguntungkan warga yang kaya serta mereka yang sedikit kekurangan, penekanannya pada pengendalian tingkat pengangguran tentu membantu para penerima upah lebih.

Apa untung dan rugi yang diperoleh dari uraian pendistribusian diatas?

Distribusi yang telah diuraikan memiliki keuntungan, yakni banyak pengangguran yang mampu dan berani dalam mengambil sikap untuk melakukan usaha yang mandiri dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah, meskipun adanya perubahan pola lapangan kerja tidak akan mempengaruhi pendapatan bagi mereka, karena mereka telah melakukan suatu usaha yang mampu membuka lapangan pekejaaan bagi yang lainnya, yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi maupun keterampilan yang tinggi menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Serta meningkatnya kesejahteraan bagi rakyat karena adanya bantuan dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, misal sembako, BBM, pendidikan, dan juga yang lainnya. Dengan hal ini, maka masyarakat miskin dituntut untuk serius dalam meningkatkan taraf hidupnya, karena mereka tidak perlu lagi memikirkan kebutuhan hidup yang terlalu mencekik hidup mereka karena adanya bantuan subsidi dari pemerintah.

Kemudian, keuntungan selanjutnya ialah pendapatan nasional yang meningkat karena adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan tinggi, sehingga akan membuat konsumsi masyarakat menjadi semakin rendah, yang membuat pendapatan nasional ikut meningkat, Karena tingkat konsumsi masyarakat ikut menentukan besarnya pendapatan nasional.

Lalu, kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah adalah terjadinya kemalasan bagi masyarakat miskin karena keengganan mereka untuk bekerja, karena merasa diri mereka memiliki kehidupan yang sudah dijamin oleh pemerintah. Hal ini dapat terjadi jika pemerintah terus-menerus memberikan bantuan tanpa adanya pengarahan bagi masyarakat miskin untuk berusaha menuju kehidupan yang lebih baik dan bukannya menggantungkan hidup kepada pemerintah. Karena, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan kaum itu sendiri yang mengubahnya. Kemudian, inflasi pun akan terjadi karena banyaknya uang yang beredar, serta terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat golongan atas dengan masyarakat miskin, karena masyarakat golongan atas merasa tidak adil dalam pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena mereka haus menerima kenaikan pajak yang dibebankan kepadanya namun mereka merasa tidak mendapatkan hasil apa-apa.



DAFTAR PUSTAKA


Ackley, Gardner.1973.Macroeconomic Theory,(terj. Paul Sihotang : Teori Ekonomi Makro).Jakarta:Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
McGraw Hill.1993.Public Finance in Theory and Practice.Jakarta:Erlangga
N. Gregory Mankiw.2007.Makro Ekonomi edisi Keenam.Jakarta:Erlangga.
Pratama Rahardja & Mandala Manurung.2008.Teori Ekonomi Makro, Suatu Pengantar.Jakarta:Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia
Reksoprayitno,Soediyono.1981.Ekonomi Makro:Pengantar Analisa Pendapatan Nasional.Yogyakarta:Liberty
Reksoprayitno,Soediyono.1993.Ekonomi Makro.Yogyakarta:Liberty
Reksoprayitno,Soediyono.2000.Pengantar Ekonomi Makro.Yogyakarta:BPFE
Richard G. Lipsey,dkk.1993.Ilmu Ekonomi.Jakarta:Rineka Cipta
Suherman Rosyidi.2002.Pengantar Teori Ekonomi.Jakarta:Raja Grafindo
William A. Mceachrern.2000.Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer.Jakarta:Salemba Empat

Tidak ada komentar:

Posting Komentar